Belopa, InfoPublik – Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kabupaten Luwu, Sahrun, SKM mengutarakan berbagai persoalan yang dialami para perawat kepada Bupati Luwu H Basmin Mattayang pada acara Musyawarah Daerah yang dirangkaikan dengan seminar kesehatan di aula kantor Bappeda Luwu, Rabu (10/4/2019).
Salah satu persoalan yang diutarakan Sahrun adalah hingga kini upah tenaga perawat khususnya honorer dan sukarela sangat memprihatinkan, hal ini tidak sebanding dengan beban kerja dan resiko kerja yang didapatkan.
“Hari ini, Tenaga Perawat Khususnya Honorer dan sukarela sengaja datang berkumpul ditempat ini tujuan utama adalah ingin bertemu bapak bupati Luwu karena ada beberapa yang bertugas didaerah-daerah terpencil seperti di Latimojong, Bastem dan Bastem Utara, dengan harapan pada hari ini saya mewakili teman-teman perawat menyampaikan berbagai unek-unek yang mereka alami selama bekerja memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat”, kata Sahrun.
Ada 3 permohonan yang disampaikan oleh Ketua PAW PPNI Luwu itu antara lain:
- Tenaga perawat khusus tenaga honorer dan sukarela agar di SKkan oleh Bupati Luwu.
- Adanya tambahan penghasilan minimal setengah dari UMR karena saat ini upah tenaga honorer dan sukarela sangat jauh dari UMR
- Adanya bantuan studi dari pemerintah daerah bagi teman-teman perawat yang ingin melanjutkan studinya ke S2 maupun S3.
Menyikapi permohonan tersebut, Bupati Luwu H Basmin Mattayang menjelaskan bahwa persoalan tenaga honorer dan tenaga sukarela sudah sejak lama telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
“Beberapa bulan yang lalu saat bertemu dengan bapak Presiden, persoalan ini sudah pernah saya sampaikan kepada beliau, saya sampaikan bahwa saya lebih cenderung mengangkat tenaga honorer dari kesehatan dan guru serta honorer lainnya daripada mengalokasikan anggaran tambahan penghasilan bagi ASN”, kata H Basmin Mattayang.
Namun, menurut H Basmin Mattayang, perawat juga harus memiliki skill di era kompetitif, era millennial,era digital dan globalisasi. Persaingan di era ini bukan hanya persaingan didalam Negara saja.
“Di era globalisasi saat ini, tidak menuntut kemungkinan akan ada perawat dari negara lain yang masuk ke Indonesia, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, perawat harus memiliki kompetensi, harus memiliki STR dan ini menjadi tugas PPNI memberikan langkah-langkah konkrit bagi anggotanya”, lanjutnya.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum PPNI Pusat, Harif Fadillah, Ketua DPW Prov. Sulsel Abdul Rahmat, Ketua-ketua DPD PPNI se Luwu Raya, Ketua IDI Luwu, Rosnawari Basir, Ketua Patelki Luwu, Helmi Mustaring, Para Kepala Puskesmas se Kab. Luwu dan anggota PPNI.
