//Pemda Luwu Kembali Terima Penghargaan LKPD WTP

Pemda Luwu Kembali Terima Penghargaan LKPD WTP

Makassar, Info Publik – Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak selaku Pemerintah Kabupaten Luwu, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab Luwu, Rahimullah SE, Selasa (29/10) menerima penghargaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (LKPD-WTP) yang diserahkan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, di aula Lt.lll gedung Balai Diklat Keuangan Makassar.

Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak mengatakan bahwa, ia bersama Bupati Luwu H. Basmin Mattayang akan senantiasa berkomitmen bagaimana meningkatkan tata kelolah kualitas APBD ke depanya,bagi kami ini adalah Kado BPK yang kedua kalinya di era pemerintahaan kami,ini membuktikan kinerja teman-teman OPD terkait soal Akuntabilitas keuangan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pemberian penghargaan tersebut dirangkaikan kegiatan Seminar ” Peranan APBN Terhadap Pembangunan Daerah ” yang diselenggarakan Perwakilan Kementerian Keuangan Propinsi Sulsel dalam rangka memperingati Hari Oeang Rl (HORI) ke-73 tahun 2019.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Propinsi Sulsel, Anugrah Komara dalam sambutannya mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan implementasi Tupoksi instansi vertikal terhadap keuangan di daerah khususnya di Propinsi Sulsel.

” Kita harapkan APBN dapat di jabarkan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Propinsi Sulsel, ” Kata Anugrah Komala seraya mengatakan.

Gubernur Sulsel Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah M.Agr, sebagai keynote speaker pada seminar tersebut mengatakan, sangat diharapkan mengeluarkan rekomendasi pola kolaborasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah antara Pemprov dan Daerah serta antar daerah sehingga proses pembangunan bisa kita bisa dioptimalkan.

” Pemanfaatan APBD di Kabupaten/Kota harus berinovasi. Mari kita perbaiki sistem kolaborasi antara Pemprov dan Pemda dalam kaitan pemanfaatan APBD, ” Ungkap Nurdin.

Nurdin mengatakan, kegiatan fisik pada APBD 2020 sangat diharapkan harus berbasis perencanaan dan data dengan azas kebutuhan bukan karena faktor keinginan.

Hal ini harus menjadi perhatian. Bupati Wakil Bupati agar penggunaan DAK bisa kita sempurnakan di tahun 2020 lah. Saya sangat berharap kabupaten/kota percepatlah bahas APBD 2020 dan harus skala prioritas, ” Kata Nurdin.