Belopa, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia mengadakan Roadshow secara daring dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulsel dalam rangka Percepatan Penurunan Angka Stunting serta Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Rabu (15/3/2023)
Roadshow secara daring ini diikuti pula oleh Pemerintah Kabupaten Luwu di ruang rapat Sekretaris Daerah, komplek Perkantoran Bupati Luwu, Kelurahan Senga Kecamatan Belopa. Selain Sekda, Drs H Sulaiman, MSi, turut hadir Kepala Bappelitbangda, Dr. Moh Arsal Arsyad, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Husin, Asisiten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra, Ahyar Kasim, Sekretaris Dinas Kesehatan, H alimuddin serta perwakilan dari Diknas dan Dinsos Luwu.
Menko PMK, Prof. Dr. Muhajir Effendy, mengatakan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Roadshow yang ke 19 dari roadshow yang akan dilakukan se Indonesia.
“Pertemuan ini kita lakukan untuk sinkronisasi masalah penanganan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting. Alhamdulillah Sulsel capaiannya baik, tetapi memang perlu ada peningkatan lebih lanjut”, ujar Muhajir Effendy
Untuk Sulawesi selatan angka kemiskinan ekstrem pada 2021 berdasarkan catatan Kemenkes jumlahnya 1,56%, tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yaitu 1,54%. Sedangkan Prevalensi Stunting stunting tahun 2021 sebesar 27,4 persen dan pada tahun 2022 mengalami sedikit pemurunan yaitu 27,2 persen.
“Bapak Presiden sudah menargetkan angka kemiskinan ekstrim harus 0% di tahun 2024 di seluruh Indonesia. Karena itu mohon perhatian, kemudian untuk Prevalensi stunting dibanding tahun 2021, tahun 2022 rata-rata memang ada yang mengalamin kenaikan tapi juga banyak yang mengalami penurunan dan peningkatan. Karena itu, mohon betul-betul di manfaatkan sumber-sumber dana, sumber-sumber daya manusia yang ada di masing-masing kabupaten/kota untuk melakukan pembenahan,” tuturnya
Muhajir Effendy juga mengingatkan terkait sudah adanya peraturan Menteri desa yang difokuskan kepada 3 hal, yaitu penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, ketahahan pangan dalam rangka menuju ke SDGs desa yang telah di targetkan oleh kementrian desa.
Dalam Roadshow daring ini, Sekda Luwu, H Sulaiman turut memaparkan kondisi angka kemiskinan dan prevalensi stunting di Kabupaten Luwu
“Angka stunting terbaru Tahun 2022 berdasarkan data SSGI meningkat 3,9% menjadi 26,7% dibanding tahun 2021 sebesar 22.8%. Sementara jumlah Prevalensi Stunting Berdasarkan E-PPGBM Tahun 2022 yaitu 9,4%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu 10,3 Persen, dengan akumulasi penurunan sebesar 0,9 Persen”, jelas H Sulaiman
Jumlah penduduk miskin tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 240 Jiwa. Jumlah penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan sebesar 2.331 jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,64 Persen.
Persentase penduduk miskin Kab. Luwu tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, sedangkan jumlah penduduk miskin bertambah. Hal ini disebabkan karena kenaikan jumlah penduduk Kab. Luwu, dimana pada tahun 2021 jumlah penduduk adalah 359.925 jiwa dan pada tahun 2022 naik menjadi 381.015 jiwa.
“Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pecepatan tujuan pembangunan berkelanjutan, lahir inovasi Gerakan Masyarakat “Luwu Macenning” dalam rangka percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Luwu”, ungkap H Sulaiman
Ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain Gerakan Bersama (GRAB) 1000 HPK seperti Deteksi Dini Ibu hamil beresiko dengan bendera, Grap atau transportasi bagi ibu hamil termasuk sweeping Bumil, Pemenuhan Gizi Bumil, Bimbingan dan edukasi kesehatan dan gizi calon pengantin
Gerakan wajib tanam sayur kelor di halaman rumah satu rumah satu pohon, Edukasi gizi isi piringku oleh ibu-ibu KWT, Kelas ibu hamil dan kader sebagai penggerak, Kelas ibu balita oleh kader dan bidan desa, Edukasi gizi remaja putri, Pemberian tablet tambah darah, Aksi bergizi remaja keren di sekolah dengan kerjasama UKS.
“Adapun harapan-harapan kami kepada Pemerintah Pusat, yakni di bidang Kesehatan perlu ada tambahan USG sebanyak 21 unit, Tambahan Antropometri sebanyak 372 unit, Pengangkatan CPNS tenaga kesehatan khusus perawat, ahli gizi, bidan, dokter, sanitarian dan penyuluh Kesehatan”, lanjutnya
Sementara untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Perlu dilakukan Pembinaan TPPS oleh Provinsi secara rutin ke Kabupaten Luwu, Bimbingan Teknis untuk para operator yang melakukan input Aksi Bangda Kemendagri, Dukungan anggaran dalam upaya peningkatan pelayanan dan distribusi berbagai implementasi program program penurunan stunting serta Dukungan anggaran keberlanjutan program-program kebijakan penurunan stunting
Demikian pula harapan bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Perlu peningkatan kapasitas TKPKD dalam menyusun kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem yang lebih inklusif, Keberpihakan anggaran dalam rangka kegiatan pembangunan rehab rumah tidak layak huni dan infrastruktur jalan, penyertaan modal untuk peningkatan usaha ekonomi keluarga, dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan produksi.