Pemerintah Kabupaten Luwu mulai mematangkan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas tahun 2027 melalui penguatan koordinasi, optimalisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta penyesuaian kebutuhan anggaran. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Daerah BPJS Kesehatan yang berlangsung di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Selasa (17/11/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, dan diikuti jajaran BPJS Kesehatan, perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini menjadi forum evaluasi pelaksanaan program JKN sekaligus membahas kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan UHC Prioritas tahun mendatang.
Dalam arahannya, Muh. Rudi mengharapkan seluruh peserta rapat memanfaatkan forum tersebut untuk membahas berbagai persoalan dan mencari solusi bersama, khususnya terkait pelayanan jaminan kesehatan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan agar pelaksanaan program jaminan kesehatan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Luwu.
“Momentum pertemuan ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita perlu membahas berbagai hal terkait pelaksanaan jaminan kesehatan, termasuk isu-isu pelayanan yang perlu menjadi perhatian bersama. Harapannya, setiap pembahasan dapat memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Dahniar Hasyim Dahlan, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa hingga 14 November 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Luwu mencapai sekitar 88 persen. Dari jumlah tersebut, masih terdapat kurang lebih 43 ribu penduduk atau 11,04 persen yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.
Ia menjelaskan, sekitar 70 persen penduduk Kabupaten Luwu telah ditanggung pemerintah melalui segmen PBI-JK dan PBPU Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut membutuhkan strategi pembiayaan dan pengelolaan kepesertaan yang lebih terukur agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap terjaga.
Dahniar juga mengungkapkan adanya penonaktifan sekitar 4.411 peserta PBI-JK pada November 2026 berdasarkan penetapan Kementerian Sosial. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta perangkat daerah lainnya guna melakukan verifikasi dan memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria tetap memperoleh perlindungan JKN.
Selain evaluasi kepesertaan, BPJS Kesehatan juga memaparkan pembayaran biaya pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu yang hingga November 2026 mencapai sekitar Rp142,6 miliar. Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap keseimbangan penerimaan iuran dan biaya pelayanan.
Dalam rapat tersebut turut dibahas sejumlah strategi optimalisasi pembiayaan JKN tahun 2027, di antaranya mendorong badan usaha mendaftarkan dan membiayai kepesertaan pekerjanya, optimalisasi pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi ASN, serta penguatan verifikasi data peserta agar alokasi anggaran pemerintah daerah lebih tepat sasaran.
BPJS Kesehatan juga menyampaikan perlunya penyusunan dan pembaruan nota kesepakatan serta rencana kerja tahun 2027 sebagai salah satu dasar keberlanjutan program UHC Prioritas di Kabupaten Luwu.
Melalui forum kemitraan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu bersama BPJS Kesehatan diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor, menyelesaikan persoalan administrasi dan kepesertaan, serta memastikan ketersediaan anggaran sehingga masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.


















