Bupati Luwu, H. Patahudding, secara resmi membuka Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Luwu Tahun 2026 dalam rangka penetapan Daftar Data Daerah Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Luwu, Selasa (17/11/2026).
Mengusung tema “Memperkuat Kolaborasi dan Sinergi Antarperangkat Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Data yang Berkualitas”, forum ini menjadi wadah koordinasi dan penyelarasan data antarperangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah yang lebih terarah dan berbasis data.
Dalam sambutannya, Bupati Luwu, H. Patahudding, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Menurutnya, data yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.
“Kita ingin agar setiap kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Luwu benar-benar didasarkan pada data yang valid dan terukur. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran, efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar H. Patahudding.
Ia berharap seluruh perangkat daerah meningkatkan komitmen dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta penyediaan data sesuai standar yang telah ditetapkan. Melalui forum ini, penetapan Daftar Data Daerah Tahun 2027 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Imran, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan forum ini berpedoman pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Lingkup Kabupaten Luwu.
Ia menyampaikan bahwa forum tersebut bertujuan memperkuat koordinasi serta menyelaraskan standar data, metadata, dan interoperabilitas data antarinstansi produsen data. Upaya ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
“Melalui pelaksanaan forum ini, tata kelola data pemerintahan di Kabupaten Luwu diharapkan semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Ketersediaan data yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran,” ungkap Imran.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara antara Pemerintah Kabupaten Luwu dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta penyepakatan penetapan Daftar Data Daerah Tahun 2027.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, Kepala BPS Kabupaten Luwu, Andi Cakra Atmajaya, para kepala OPD, kepala subbagian perencanaan dan program, serta sejumlah undangan lainnya.






















