Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, membuka Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tindak Lanjut Evaluasi BPKP Kabupaten Luwu Tahun 2026. Kegiatan bertema “Sinergi Satu Data DTSEN dan Konvergensi Program Menuju Kemiskinan Satu Digit 2029” itu berlangsung di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Luwu, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Luwu menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data BPS tahun 2026, angka kemiskinan turun sekitar 0,85 poin persentase. Capaian tersebut disebut sebagai penurunan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini.
“Penurunan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya oleh Bupati atau Wakil Bupati, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Mulai dari perangkat daerah, camat, pemerintah desa dan kelurahan, hingga BPS harus mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata,” ujar Muh. Dhevy Bijak Pawindu.
Ia meminta FGD tersebut menjadi ruang evaluasi bersama untuk mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan perhatian khusus berdasarkan data kemiskinan. Wakil Bupati juga memaparkan upaya pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian, antara lain melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), termasuk pompa air untuk membantu petani menghadapi dampak El Niño.
“Kita berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan masyarakat,” tambahnya.
Kepala Bapperida Kabupaten Luwu, Moh. Arsal Arsyad, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi tindak lanjut berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan perangkat daerah.
Program prioritas pemerintah daerah telah dipetakan pada sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, serta Dinas Perkebunan.
“Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Kabupaten Luwu mengalami penurunan dari 10,97 persen menjadi 10,12 persen. Namun, capaian ini masih membutuhkan perhatian dan kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah. Setiap program intervensi harus mengacu pada data yang akurat agar bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Arsal juga menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima manfaat, khususnya untuk program bedah rumah, bantuan pertanian dan peternakan, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat. Hasil intervensi diharapkan terdokumentasi dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sekaligus menjadi bagian dari tindak lanjut evaluasi BPKP.
Ia berharap seluruh perangkat daerah semakin fokus dan terukur dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan guna mewujudkan target angka kemiskinan satu digit.
Kegiatan tersebut turut dihadiri kepala perangkat daerah terkait, Kepala BPS Kabupaten Luwu, para camat, dan tamu undangan lainnya.




















