Pemerintah Kabupaten Luwu memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan dan dampak cuaca ekstrem yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kekeringan dan Dampak Cuaca Ekstrem yang digelar di Lounge Kantor Bupati Luwu, Rabu (12/8/2026).
Rakor dipimpin Bupati Luwu dan dihadiri Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, serta Kepala Desa.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah membahas langkah cepat untuk menangani dampak kekeringan, terutama terhadap lahan pertanian dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian Luwu melaporkan, Kabupaten Luwu memiliki sekitar 34.000 hektare lahan baku sawah. Dari jumlah tersebut, sekitar 22.000 hektare berada dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Sejumlah wilayah mulai mengalami kekeringan sehingga diperlukan intervensi teknis untuk menjaga produktivitas lahan pertanian.
Bupati Luwu meminta jajaran terkait tidak berhenti pada rapat dan pendataan. Ia menginstruksikan perangkat daerah segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi riil sekaligus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.
Yang kita butuhkan sekarang adalah data kebutuhan yang konkret. Berapa pompa yang tersedia, berapa yang masih dibutuhkan, dan titik mana yang harus segera ditangani, tegas Bupati.
Menurut Bupati, penanganan kekeringan harus diarahkan pada solusi yang cepat sekaligus efisien. Penggunaan pompa air, sumur bor, dan deep well dinilai lebih efektif untuk penanganan jangka menengah dan panjang dibandingkan distribusi air menggunakan armada tangki secara terus-menerus.
Pemkab Luwu juga meminta OPD teknis memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah pusat, BPBD, TNI, Polri, serta pemerintah desa. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mempercepat dukungan sarana dan prasarana dalam menghadapi dampak kekeringan.
Tak hanya sektor pertanian, pemerintah daerah turut menyiapkan langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah yang terdampak.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Luwu menegaskan komitmennya untuk memberikan respons cepat dan tepat sasaran selama periode kemarau. Langkah itu diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air tetap terpenuhi.
